Asisten Perekonomian dan Pembangunan,  Wardarusmen, SE, MM memimpin Rapat Teknis Penyempurnaan Roadmap Pengembangan Gambir dan Tim Gugus Tugas Percepatan Pengembangan  Komoditi Gambir di Sumbar, Senin, 19 September 2022 di Ruang Rapat Asisten II, Setda Provinsi Sumbar.  Rapat teknis tersebut diikuti oleh  Kepala Balitbang, Kabid Ekonomi dan Pembangunan Balitbang, Tim Peneliti Balitbang serta Pejabat yang mewakili Kepala OPD terkait dari Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu;  serta  Biro Perekonomian, Setdaprov Sumbar.

     Rapat Teknis didahului dengan ekspose  Kepala  Balitbang Sumbar, Dr. Ir. Reti Wafda, M. Tp   tentang  Draft  Roadmap Pengembangan Komoditi Gambir  dan  Konsep Surat Keputusan  Gubernur tentang Tim Gugus Tugas Percepatan Pengembangan Komoditi Gambir di Sumatera Barat.  Draft Roadmap memuat  Rencana Aksi  Pengembangan Komoditi Gambir  yang direncanakan   secara terpadu mulai dari  on farm sampai  off farm, yang terbagi dalam 5 (lima) area pengembangan yaitu Budidaya;  Teknologi dan Industri Pengolahan; Kelembagaan; Pemasaran; serta  Investasi.  Kelima area pengembangan tersebut memuat  strategi dan kegiatan guna pengembangan komoditi gambir untuk jangka waktu lima tahun kedepan dan dirinci per tahunnya.

     Kemudian Kepala Balitbang juga menyampaikan rancangan SK Tim Gugus Tugas Percepatan Pengembangan Komoditi Gambir dengan Koordinator  dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Sub Koordinator dijabat oleh Kepala OPD sesuai tupoksi yang membidangi 5 (lima) area pengembangan.   Masing-masing Sub Koordinator beranggotakan Kepala OPD terkait, Universitas,  Tim Pakar, Lembaga Keuangan, Asosiasi Petani, dan pihak terkait lainnya.

     Di akhir kegiatan ini Asisten II sebagai pimpinan rapat memberikan penekanan antara lain :  a) Agar masing-masing sub koordinator melakukan koordinasi dengan OPD dan stake holders terkait untuk segera menyempurnakan rencana aksi.  b) Usulan kegiatan dalam rencana aksi harus konkrit yang akan dieksekusi dilapangan.  c)  Penganggaran kegiatan  berasal dari OPD  masing-masing.