Bukittinggi, (Balitbang Prov. Sumbar).Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuh kembangkan dan menyebarluaskan praktik- praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas OPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai langkah awal Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Barat melakukan Bimbingan Teknis Penguatan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 selama 2 (dua) hari 13-14 Maret 2023.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memotivasi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota dalam upaya menggagas dan menciptakan program inovasi daerah yang unggul dan berdaya guna tinggi; membudayakan inovasi di Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong penerapan good governance, menyamakan persepsi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023.

Acara ini diselenggarakan di Istana Bung Hatta Bukittinggi, dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat , Audy Joinaldy dengan peserta dari seluruh Perangkat Daerah/unit kerja dan Perangkat Daerah Kelitbangan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan narasumber berasal dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Dalam arahannya, Bapak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa setiap pejabat esselon III wajib memiliki minimal 1 inovasi sesuai dengan arahan Bapak Gubernur yang disampaikan dalam rapat kepala OPD dan Esselon III beberapa waktu yang lalu.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Balitbang Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Inovasi Daerah antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Provinsi Sumatera Barat. Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Inovasi ini ditandatangani oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Auditorium Istana Gubernur pada tanggal 14 Maret 2023. Diharapkan dengan dilaksanakan perjanjian kinerja ini mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tata kelola pemerintahan serta dapat meningkatkan daya saing daerah.