Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kelitbangan Tahun 2025 dengan tema “Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan Penyerahan Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID) OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota Tahun 2025”.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 18 Desember 2025, bertempat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam laporan panitia menyampaikan bahwa Rakor Kelitbangan merupakan forum strategis untuk mengevaluasi capaian inovasi daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa Indeks Inovasi Daerah bukan hanya tanggung jawab Balitbang, melainkan menjadi kerja bersama seluruh perangkat daerah. Capaian inovasi daerah juga berdampak langsung terhadap kinerja birokrasi, termasuk dalam aspek penilaian dan kesejahteraan aparatur.

Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten III dalam keynote speech menekankan bahwa inovasi bukan sekadar lomba atau perolehan penghargaan, melainkan ikhtiar nyata pemerintah daerah dalam menjawab tantangan zaman. Inovasi dinilai sebagai kunci untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, serta memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam sambutannya, Asisten III juga menyoroti pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang terjadi berulang dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk berani keluar dari pola kerja rutin dan menghadirkan solusi inovatif, khususnya dalam aspek mitigasi bencana. Ia menegaskan bahwa inovasi tidak selalu identik dengan kebutuhan anggaran besar, tetapi dapat diwujudkan melalui perubahan cara berpikir, penyederhanaan kebijakan, serta pengambilan keputusan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Rakor Kelitbangan 2025 juga menghadirkan materi “Evaluasi Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2025” yang disampaikan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, BSKDN Kementerian Dalam Negeri RI. Dalam paparannya, disampaikan evaluasi terhadap capaian inovasi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, sekaligus rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas inovasi dan daya saing daerah pada tahun-tahun mendatang. Beliau juga menyampaikan bahwa inovasi merupakan proses berkelanjutan dalam memperbaiki cara kerja pemerintahan agar pelayanan publik menjadi lebih mudah, murah, transparan, dan akuntabel. Inovasi tidak selalu identik dengan digitalisasi atau anggaran besar, tetapi harus mampu memecahkan masalah dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Pada rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Kelitbangan Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyerahkan Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 kepada OPD Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja inovasi terbaik. 

Adapun penerima Penghargaan Indeks Inovasi Daerah Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Kategori OPD dengan Inovasi Tertinggi

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. RSJ Prof. HB Saanin (Nilai: 85,75)

3. RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH (Nilai: 82,27)

B. Kategori Inovasi Unggulan

• Non Digital:
  Dinas Kesehatan dengan inovasi AMAL JARIYAH (Ayo Mari Laksanakan Penjaringan Penyakit Mata Anak di Sekolah)

• Digital:
  Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dengan inovasi WeUP BSS Versi 2.0.0

C. Kategori OPD dengan Jumlah Inovasi Terbanyak
RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH, dengan capaian 23 inovasi dari 26 inovasi yang telah diinput ke dalam Aplikasi IID Kementerian Dalam Negeri.

D. Kategori Kabupaten/Kota Terbaik (Indeks Inovasi Daerah)

• Klaster Kabupaten:

  1. Padang Pariaman

  2. Dharmasraya

  3. Pasaman Barat

• Kategori Kota:

  1. Padang Panjang

  2. Padang

  3. Sawahlunto

Selain itu, juga diserahkan Penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kategori sebagai berikut:

1. Klaster Kabupaten dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi: Kepulauan Mentawai

2. Klaster Kabupaten dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah: Solok Selatan

3. Klaster Kabupaten dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Rendah: Padang Pariaman

4. Klaster Kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang: Kota Solok

5. Klaster Kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah: Kota Payakumbuh

6. Klaster Kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sangat Rendah: Kota Padang

Selain itu, disampaikan pula bahwa Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) tingkat nasional tahun 2026. Penetapan ini diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat budaya inovasi dan kolaborasi lintas daerah di Sumatera Barat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong seluruh OPD serta pemerintah kabupaten/kota, baik yang telah menerima penghargaan maupun yang masih dalam proses peningkatan kinerja, untuk terus menjadikan inovasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.